Senator Mirah Midadan Fahmid Dorong Langkah Konkret Pemerintah Daerah untuk Tingkatkan Rasio Wirausaha di NTB

MMF - Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, menyoroti kondisi kewirausahaan di NTB yang masih jauh dari rasio ideal sebagai daerah maju. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio kewirausahaan NTB baru mencapai sekitar 2 persen, sedangkan standar ideal minimal untuk daerah maju berada di angka 4 persen.

Menurut Mirah, data tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kebijakan di daerah. Rendahnya jumlah pelaku wirausaha bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi menyangkut kemandirian dan daya saing daerah.

“Rasio wirausaha adalah indikator penting bagi kemajuan ekonomi. Daerah yang mampu mencetak banyak wirausaha biasanya memiliki ketahanan ekonomi yang kuat dan tidak terlalu bergantung pada sektor formal atau bantuan pemerintah,” tegas Mirah di Mataram.

BACA JUGA : Senator Mirah Minta Langkah Konkret Pemerintah Daerah Kawal Distribusi dan Harga Beras di NTB

Senator muda asal Bima ini menilai bahwa stagnasi pertumbuhan wirausaha di NTB disebabkan oleh minimnya akses permodalan, lemahnya pendampingan usaha, serta kurangnya integrasi antara kebijakan pemerintah daerah dan dunia usaha. Selain itu, dampak bencana alam dan pandemi turut memperlambat laju pertumbuhan sektor usaha menengah dan besar.

“Banyak pelaku usaha di NTB masih bertahan di level mikro karena kesulitan naik kelas. Skema pembiayaan belum inklusif, sementara program pendampingan belum menyentuh kebutuhan dasar pengusaha kecil seperti akses pasar, digitalisasi, dan pelatihan manajerial,” jelasnya.

Mirah juga menyoroti peran strategis pemerintah daerah yang seharusnya hadir dalam mempercepat ekosistem kewirausahaan melalui kebijakan afirmatif dan alokasi anggaran yang tepat sasaran. Ia menegaskan perlunya model kolaborasi tiga pilar antara pemerintah, asosiasi usaha seperti Kadin, dan lembaga keuangan daerah untuk menciptakan sistem dukungan yang berkelanjutan bagi pelaku usaha di NTB.

BACA JUGA : Senator Mirah Dukung Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut di NTB, Tegaskan Sinergi Daerah dan Pusat Jadi Kunci

“Kita perlu memastikan program UMKM naik kelas bukan sekadar jargon. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan konkret yakni kemudahan perizinan, skema pembiayaan tanpa agunan, dan program inkubasi bisnis yang memfasilitasi pengusaha muda untuk tumbuh,” ujarnya.

Selain itu, Senator Mirah menekankan pentingnya penguatan literasi digital dan transformasi teknologi bagi pelaku usaha di daerah. Menurutnya, kemampuan adaptasi terhadap teknologi menjadi kunci agar UMKM di NTB mampu bersaing di pasar nasional bahkan internasional.

“Wirausaha di NTB harus didukung untuk masuk ke ekosistem digital. Pemerintah bisa bekerja sama dengan platform e-commerce, lembaga pendidikan, dan pelaku industri kreatif untuk membangun pelatihan yang aplikatif dan berdampak,” tambahnya.

BACA JUGA : Dukung Perhelatan MotoGP Mandalika, Senator Mirah Ajak Pemda Awasi Kesiapan Infrastruktur dan Pemberdayaan UMKM Lokal

Mirah juga berharap agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB memberi prioritas lebih besar terhadap penciptaan wirausaha baru. Program seperti pelatihan bisnis, pendampingan keuangan, serta akses ke rantai pasok pariwisata dan industri lokal dinilai dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat.

“NTB punya potensi luar biasa dari sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian. Jika pemerintah mampu menghubungkan potensi itu dengan ekosistem wirausaha, maka rasio kewirausahaan bisa meningkat signifikan,” tegasnya.

Senator Mirah menekankan bahwa meningkatkan rasio wirausaha bukan hanya soal angka statistik, tetapi tentang membangun kemandirian ekonomi masyarakat. “Pemerintah daerah harus bergerak cepat, karena ekonomi yang kuat dimulai dari rakyat yang berdaya,” pungkasnya.***