Senator Mirah Minta Langkah Konkret Pemerintah Daerah Kawal Distribusi dan Harga Beras di NTB

MMF - Menanggapi langkah Perum Bulog Kanwil NTB yang terus menggencarkan penyaluran beras SPHP dan beras premium di seluruh wilayah, Senator DPD RI asal NTB, Mirah Midadan Fahmid, memberikan apresiasi atas upaya tersebut namun sekaligus meminta langkah konkret dan sinergi lintas lembaga agar stabilitas pangan benar-benar dirasakan oleh masyarakat di tingkat bawah.

Menurutnya, intervensi pasar yang dilakukan Bulog merupakan langkah cepat dan tepat di tengah dinamika kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium yang kini ditetapkan pemerintah sebesar Rp14.900 per kilogram.

Namun, Senator Mirah menilai bahwa persoalan distribusi dan penyerapan beras lokal harus menjadi perhatian utama agar rantai pasok tidak terganggu.

“Kita patut mengapresiasi Bulog NTB yang terus menjaga ketersediaan beras melalui SPHP dan beras premium. Namun, saya minta pemerintah daerah tidak hanya diam di hilir. Diperlukan pengawasan serius di tingkat produsen dan penggilingan agar harga gabah petani tidak naik berlebihan dan pasokan beras lokal tetap stabil di pasar,” ujar Senator Mirah di Mataram.

Senator muda asal Bima ini menyoroti bahwa persoalan beras di NTB bukan hanya menyangkut stok dan distribusi, tetapi juga efisiensi rantai pasok dan keadilan harga bagi petani dan konsumen.

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara Bulog, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, dan pemerintah kabupaten/kota agar kebijakan pusat tidak berhenti di tataran administratif, melainkan benar-benar menyentuh masyarakat.

“Jangan sampai kebijakan HET hanya membuat petani tidak berani menjual gabah karena takut rugi, sementara masyarakat kesulitan membeli beras dengan harga wajar. Pemerintah daerah harus hadir menjaga keseimbangan antara harga di hulu dan di hilir,” tambahnya.

Senator Mirah juga menekankan perlunya transparansi dalam distribusi beras SPHP agar tidak terjadi penyimpangan di tingkat pedagang atau agen.

Ia meminta agar mekanisme pengawasan bersama dibentuk, melibatkan unsur masyarakat, organisasi tani, dan perguruan tinggi sebagai pengamat independen.

Selain itu, Mirah mengingatkan pentingnya diversifikasi pangan lokal di NTB sebagai solusi jangka panjang menghadapi fluktuasi harga beras.

Potensi jagung, sorgum, dan umbi-umbian yang melimpah di NTB, kata dia, harus didorong menjadi alternatif konsumsi masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada beras.

“Kedaulatan pangan bukan hanya soal ketersediaan beras. Kita perlu mendorong masyarakat kembali ke pangan lokal yang beragam dan bernilai gizi tinggi. Ini akan memperkuat ketahanan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi daerah,” tuturnya.

Di akhir pernyataannya, Senator Mirah menegaskan bahwa kebijakan pangan harus dijalankan secara terintegrasi dari pusat hingga daerah, dengan prinsip “pangan untuk semua” memastikan kesejahteraan petani, keterjangkauan harga bagi masyarakat, serta keberlanjutan pasokan bagi daerah.

“Langkah Bulog sudah baik, tapi kerja besar ini butuh dukungan nyata seluruh elemen daerah agar NTB benar-benar menjadi provinsi yang mandiri pangan dan tahan terhadap gejolak harga nasional,” pungkasnya.***