Imbas Sejumlah Daerah NTB Terdampak Bencana, Senator Mirah Minta Penanganan Fokus dari Hulu hingga Hilir

MMF - Bencana alam yang kembali melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi perhatian serius Anggota DPD RI Provinsi NTB, Mirah Midadan Fahmid. Mulai dari banjir, tanah longsor, abrasi pesisir, hingga kekeringan, dampaknya tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi dan rasa aman masyarakat.

Menyikapi kondisi tersebut, Senator Mirah menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh lagi bersifat reaktif semata, melainkan harus dimulai dari hulu hingga ke hilir.

Menurut Mirah, pola penanganan bencana di NTB selama ini masih cenderung fokus pada tahap darurat dan pascabencana, seperti distribusi bantuan dan perbaikan sementara.

Padahal, akar persoalan justru banyak berada di hulu, mulai dari kerusakan kawasan hutan, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, tata ruang yang lemah, hingga minimnya edukasi mitigasi kepada masyarakat. Jika aspek hulu ini tidak dibenahi, maka bencana yang sama akan terus berulang setiap tahun.

BACA JUGA : Senator Mirah Dorong Penguatan Kesiapsiagaan NTB Hadapi Cuaca Ekstrem Jelang Nataru

“Setiap kali terjadi banjir, longsor, abrasi, atau kekeringan, kita selalu sibuk di hilir. Padahal, sumber masalahnya sering ada di hulu. Kerusakan hutan, kawasan resapan air yang berkurang, tata ruang yang tidak disiplin, dan eksploitasi lingkungan yang berlebihan harus menjadi fokus utama,” tegas Senator Mirah.

Ia mencontohkan, banjir dan longsor yang terjadi di beberapa wilayah NTB tidak lepas dari berkurangnya tutupan vegetasi di daerah perbukitan dan pegunungan.

Begitu pula abrasi pesisir yang kian mengancam permukiman warga, banyak dipicu oleh rusaknya ekosistem pantai dan tekanan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Sementara kekeringan panjang juga berkaitan dengan menurunnya daya dukung lingkungan dan belum optimalnya pengelolaan sumber air.

BACA JUGA : Senator Mirah Minta Langkah Konkret Pemerintah Daerah Kawal Distribusi dan Harga Beras di NTB

Mirah menilai, penanganan bencana harus terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. Tidak cukup hanya mengandalkan BPBD atau dinas teknis, tetapi perlu kolaborasi lintas sektor, mulai dari kehutanan, PUPR, lingkungan hidup, pertanian, hingga perencanaan pembangunan.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat peran desa sebagai garda terdepan mitigasi, melalui program konservasi, penanaman kembali, penguatan sistem peringatan dini, serta edukasi kebencanaan kepada masyarakat.

“Kalau kita mau serius, maka kebijakan harus berpihak pada pencegahan. Rehabilitasi hutan, pengendalian alih fungsi lahan, penataan kawasan rawan bencana, dan investasi pada infrastruktur mitigasi harus menjadi prioritas, bukan sekadar proyek jangka pendek,” ujarnya.

BACA JUGA : Senator Mirah Dukung Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut di NTB, Tegaskan Sinergi Daerah dan Pusat Jadi Kunci

Selain itu, Senator Mirah juga mendorong agar anggaran kebencanaan tidak hanya difokuskan pada tanggap darurat, tetapi juga pada upaya pengurangan risiko bencana. Menurutnya, setiap rupiah yang dikeluarkan untuk pencegahan jauh lebih murah dibanding biaya pemulihan pascabencana.

Ia berharap pemerintah daerah di NTB menjadikan isu kebencanaan sebagai agenda strategis pembangunan, bukan sekadar urusan musiman.

“Bencana bukan hanya persoalan alam, tapi juga persoalan tata kelola. Kalau hulunya dibenahi, maka dampaknya di hilir bisa kita tekan. Ini demi keselamatan masyarakat NTB dan keberlanjutan pembangunan daerah,” tutup Senator Mirah.***