Akses Air Bersih Sumbawa Masih Kurang Maksimal, Senator Mirah Dorong Percepatan Layanan Dasar dan Penguatan Mitigasi di NTB

Senator Mirah Midadan Fahmid soroti rendahnya akses air minum di Sumbawa dan ancaman longsor di Lombok Tengah. Simak urgensi integrasi layanan dasar & mitigasi bencana di NTB di sini.

OPINI

12/23/20252 min read

MMF - Menanggapi masih rendahnya capaian akses air minum di Kabupaten Sumbawa serta meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi di Lombok Tengah, Senator Mirah Midadan Fahmid menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang terintegrasi antara pemenuhan layanan dasar dan penguatan kesiapsiagaan bencana di Nusa Tenggara Barat.

“Dua isu tersebut tidak bisa dipandang terpisah karena sama-sama berkaitan langsung dengan kualitas hidup, keselamatan, dan ketahanan masyarakat daerah,” ujar Senator Mirah.

Terkait capaian akses air minum di Sumbawa yang baru mencapai 12,83 persen pada 2025, Senator Mirah menyampaikan keprihatinannya sekaligus apresiasi atas upaya pemerintah daerah yang terus berbenah melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK).

Ia menilai target peningkatan hingga 40 persen pada 2029 harus dijadikan agenda prioritas bersama, mengingat air minum layak merupakan hak dasar masyarakat dan fondasi bagi kesehatan, produktivitas, serta pengentasan kemiskinan.

“Pembangunan 1.807 sambungan rumah dan jaringan pipa puluhan kilometer di sejumlah desa dinilai sebagai langkah awal yang penting, namun belum cukup untuk menjawab tantangan geografis dan sebaran penduduk Sumbawa yang luas,” kata Pimpinan BKSP DPD RI tersebut.

Senator Mirah menekankan bahwa model swakelola melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) merupakan pendekatan yang tepat karena tidak hanya menghadirkan infrastruktur, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap keberlanjutan Sistem Penyediaan Air Minum.

“Keberhasilan swakelola harus diikuti dengan pendampingan teknis yang konsisten, penguatan kapasitas pengelolaan, serta dukungan anggaran lanjutan dari APBD dan sinergi Dana Desa agar infrastruktur yang telah dibangun tidak berhenti sebagai proyek fisik semata,” ujar Mirah.

Di sisi lain, Senator Mirah juga menyoroti meningkatnya potensi bencana tanah longsor di Lombok Tengah yang kini tidak lagi terkonsentrasi di wilayah utara, tetapi mulai meluas ke wilayah selatan.

Pergeseran pola kerawanan bencana ini, menurutnya, menjadi peringatan serius bahwa perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan alih fungsi lahan telah meningkatkan kompleksitas risiko bencana di NTB. Kondisi dataran tinggi yang mulai gundul dan intensitas hujan yang meningkat harus direspons dengan langkah mitigasi yang lebih adaptif dan berbasis data.

Senator Mirah mengapresiasi kesiapan BPBD Lombok Tengah yang telah membentuk satuan tugas bencana lintas sektor. Namun, ia menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak boleh berhenti pada aspek respons darurat saja.

“Upaya pencegahan melalui edukasi masyarakat, penguatan sistem peringatan dini, penataan ruang yang lebih ketat, serta rehabilitasi lingkungan harus menjadi bagian dari kebijakan jangka menengah dan panjang,” ujar Mirah.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan klasik seperti pengelolaan sampah dan drainase masih menjadi faktor pemicu banjir dan longsor, sehingga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.

Menurut Senator Mirah, isu air bersih dan kebencanaan sesungguhnya saling berkaitan. Infrastruktur air minum yang tangguh, sumber air yang terlindungi, serta lingkungan yang terjaga akan mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana.

Menutup pernyataannya, Senator Mirah menegaskan komitmennya di DPD RI untuk terus mengawal aspirasi daerah NTB, baik terkait percepatan akses air minum maupun penguatan kebijakan kebencanaan.

“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjadikan dua isu ini sebagai prioritas bersama demi mewujudkan NTB yang lebih sehat, aman, dan berdaya tahan menghadapi tantangan masa depan,” tegasnya.***