Senator Mirah Bahas Kajian Ekonomi UMKM dan Komoditas Strategis Bersama PB HMI MPO

Bersama PB HMI MPO, Senator DPD RI Mirah Midadan Fahmid bahas strategi perkuat UMKM dan hilirisasi komoditas unggulan demi ketahanan ekonomi daerah.

OPINI

MB

6/4/20262 min read

MMF - Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mirah Midadan Fahmid, menerima kunjungan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) dalam rangka diskusi dan kajian strategis mengenai penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pengembangan komoditas unggulan nasional.

Pertemuan tersebut menjadi ruang bertukar gagasan terkait berbagai tantangan ekonomi yang saat ini dihadapi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan sektor-sektor produktif di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Senator Mirah menegaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, berbagai persoalan seperti akses pembiayaan, penguatan kapasitas usaha, digitalisasi, hingga perluasan pasar masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.

“UMKM tidak hanya menjadi penggerak ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi ketahanan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang berpihak, akses permodalan yang lebih inklusif, serta pendampingan berkelanjutan agar pelaku UMKM mampu berkembang dan berdaya saing,” ujar Senator Mirah.

BACA JUGA : Senator Mirah Sebut Kenaikan Harga Tiket Pesawat Ancam Daya Saing Pariwisata NTB, Pemerintah Harus Intervensi Menyeluruh

Lebih lanjut, Senator Mirah juga menyoroti pentingnya pengelolaan komoditas strategis nasional yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi sumber penghidupan masyarakat di berbagai daerah. Menurutnya, penguatan rantai pasok, peningkatan nilai tambah produk, serta hilirisasi komoditas perlu terus didorong agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

“Indonesia memiliki kekayaan sumber daya dan komoditas unggulan yang luar biasa. Tantangannya adalah bagaimana memastikan komoditas tersebut tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar melalui pengolahan dan penguatan industri di dalam negeri,” jelasnya.

Dalam diskusi tersebut, PB HMI MPO turut menyampaikan berbagai hasil kajian dan pandangan mengenai kondisi ekonomi nasional, termasuk perlunya sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih berkelanjutan. Berbagai masukan yang disampaikan dinilai menjadi bagian penting dalam memperkaya perspektif kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Senator Mirah menyambut baik keterlibatan kalangan mahasiswa dan organisasi kepemudaan dalam memberikan kontribusi pemikiran terhadap isu-isu ekonomi nasional. Menurutnya, partisipasi generasi muda sangat diperlukan untuk menghasilkan solusi yang inovatif dan adaptif terhadap dinamika ekonomi global yang terus berkembang.

BACA JUGA : Senator Mirah: Stabilkan Harga Cabai, Perkuat Ketahanan Pangan dan Lindungi Daya Beli Masyarakat NTB

“Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan. Kajian-kajian yang berbasis data dan kondisi lapangan akan menjadi masukan berharga dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.

Menutup pertemuan tersebut, Senator Mirah berharap diskusi dan kolaborasi semacam ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan guna memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan angka semata, tetapi juga oleh sejauh mana kesejahteraan dapat dirasakan oleh masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.

Melalui dialog konstruktif antara DPD RI dan PB HMI MPO, diharapkan lahir berbagai rekomendasi strategis yang mampu memperkuat daya saing UMKM, mengoptimalkan potensi komoditas unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya ekonomi nasional yang tangguh, mandiri, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.***