Peresmian Bendungan Meninting Disambut Baik, Senator Mirah Minta Jaringan Irigasi Diprioritaskan

MMF - Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Barat, Mirah Midadan Fahmid, menyambut baik peresmian Bendungan Meninting oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai salah satu proyek strategis yang diharapkan mampu memperkuat ketahanan air, pangan, dan energi di Pulau Lombok.

Namun demikian, Mirah menegaskan bahwa manfaat bendungan tersebut belum akan dirasakan secara optimal apabila pembangunan jaringan irigasi sebagai infrastruktur pendukung belum segera direalisasikan.

Menurut Mirah, keberadaan bendungan tidak dapat dipisahkan dari sistem distribusi air yang memadai. Tanpa jaringan irigasi, air yang tersimpan di Bendungan Meninting belum dapat mengaliri lahan pertanian yang selama ini sangat membutuhkan kepastian pasokan air, khususnya di wilayah Lombok Barat.

Bendungan Meninting dirancang untuk melayani irigasi seluas sekitar 1.559 hektare yang menjangkau lebih dari 3.200 petani. Bendungan ini juga memiliki kapasitas penyediaan air baku sebesar 150 liter per detik bagi masyarakat di Lombok Barat bagian utara.

"Peresmian Bendungan Meninting merupakan kabar baik bagi masyarakat NTB. Namun pekerjaan besar kita belum selesai. Bendungan harus benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi petani. Karena itu, pembangunan jaringan irigasi harus menjadi prioritas agar investasi negara yang sangat besar ini dapat memberikan hasil yang maksimal," ujar Mirah.

BACA JUGA : Senator Mirah Sebut Kenaikan Harga Tiket Pesawat Ancam Daya Saing Pariwisata NTB, Pemerintah Harus Intervensi Menyeluruh

Ia menjelaskan bahwa proyek Bendungan Meninting dibangun dengan anggaran lebih dari Rp1,4 triliun dan dirancang memiliki berbagai fungsi strategis, mulai dari penyediaan air baku, layanan irigasi, pengendalian banjir hingga mendukung pembangkit listrik tenaga air. Oleh karena itu, sangat disayangkan apabila sebagian fungsi tersebut belum dapat berjalan hanya karena belum tersedianya jaringan irigasi.

Mirah menilai percepatan pembangunan jaringan irigasi bukan hanya soal melengkapi sebuah proyek fisik, tetapi juga merupakan investasi bagi peningkatan produktivitas pertanian, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan daerah. Dengan tersedianya irigasi yang baik, ribuan hektare sawah dapat memperoleh suplai air secara berkelanjutan sehingga produktivitas pertanian meningkat dan risiko gagal panen akibat kekeringan dapat ditekan.

Kementerian Pekerjaan Umum sebelumnya juga telah menyiapkan peningkatan jaringan irigasi, antara lain melalui rencana rehabilitasi saluran High Level Diversion Atas pada Daerah Irigasi Renggung–Rutus dengan cakupan manfaat sekitar 3.454 hektare. Rehabilitasi tersebut ditargetkan meningkatkan indeks pertanaman dari 250 persen menjadi 280 persen.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa penundaan pembangunan jaringan irigasi berpotensi memunculkan persoalan baru, termasuk semakin rumitnya proses pembebasan lahan serta meningkatnya biaya pembangunan di masa mendatang. Karena itu, pemerintah pusat bersama kementerian dan lembaga terkait perlu segera menyusun langkah percepatan agar pembangunan jaringan irigasi dapat berjalan tanpa hambatan.

"Semakin cepat jaringan irigasi dibangun, semakin cepat pula masyarakat merasakan manfaat bendungan ini. Jangan sampai bendungan yang telah selesai justru belum mampu memberikan dampak ekonomi yang optimal karena fasilitas pendukungnya belum tersedia," tegasnya.

BACA JUGA : Senator Mirah: Stabilkan Harga Cabai, Perkuat Ketahanan Pangan dan Lindungi Daya Beli Masyarakat NTB

Sebagai wakil daerah di DPD RI, Mirah menyatakan pembangunan infrastruktur strategis di Nusa Tenggara Barat harus menjadi atensi, termasuk memastikan adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam penyelesaian seluruh fasilitas pendukung Bendungan Meninting.

Mirah berharap pembangunan jaringan irigasi, sistem penyediaan air minum, serta infrastruktur penunjang lainnya dapat segera memperoleh kepastian pendanaan sehingga seluruh fungsi Bendungan Meninting dapat beroperasi secara maksimal.

Dengan demikian, bendungan tersebut tidak hanya menjadi simbol keberhasilan pembangunan nasional, tetapi benar-benar menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat NTB, khususnya para petani yang selama ini menantikan hadirnya kepastian pasokan air untuk meningkatkan hasil produksi pertanian mereka.

Rekomendasi Kebijakan

Menempatkan jaringan irigasi sebagai bagian dari penyelesaian fungsi bendungan

Pembangunan bendungan dan jaringan distribusi air perlu dipandang sebagai satu kesatuan. Tahapan penyelesaian jaringan irigasi dapat disusun berdasarkan kesiapan lahan, kebutuhan petani, dan wilayah yang paling membutuhkan kepastian pasokan air.

Menyusun skema pendanaan secara bertahap dan terkoordinasi

Pemerintah pusat dan daerah dapat membagi kebutuhan pembiayaan sesuai kewenangan masing-masing, termasuk untuk jaringan utama, saluran sekunder, pembebasan lahan, serta pemeliharaan. Pendekatan bertahap dapat membantu agar manfaat bendungan mulai dirasakan tanpa harus menunggu seluruh jaringan selesai.

Memperkuat kesiapan lahan dan komunikasi dengan masyarakat

Identifikasi trase, status lahan, dan kebutuhan kompensasi perlu dilakukan sejak awal untuk mengurangi risiko keterlambatan dan kenaikan biaya. Pelibatan pemerintah desa, kelompok tani, dan pemilik lahan juga penting agar proses pembangunan berjalan lebih tertib dan dapat diterima masyarakat.

Menyiapkan pengelolaan irigasi setelah infrastruktur beroperasi

Selain pembangunan fisik, perlu ada perhatian pada pembagian air, pemeliharaan saluran, dan penguatan kelembagaan petani pemakai air. Dengan demikian, manfaat Bendungan Meninting tidak hanya diukur dari luas layanan, tetapi juga dari keberlanjutan pasokan air dan peningkatan produktivitas pertanian.***