Senator Mirah Tegaskan Pentingnya Pengawasan Distribusi Elpiji 3 Kg untuk Jamin Keadilan Energi Bagi Warga Lombok

MMF - Menanggapi kelangkaan elpiji 3 kg yang sempat meresahkan masyarakat di sejumlah wilayah Pulau Lombok, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senator Mirah Midadan Fahmid, menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap jalur distribusi gas bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Kelangkaan elpiji melon tersebut terjadi usai momen Iduladha dan bertepatan dengan libur panjang, yang menyebabkan lonjakan konsumsi di tingkat rumah tangga dan pelaku UMKM.

Meskipun pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB menyatakan bahwa kelangkaan bukan disebabkan oleh stok yang terbatas, namun distribusi yang terhambat menjadi pemicu kepanikan masyarakat.

“Kita tidak ingin persoalan mendasar seperti energi rumah tangga ini berulang setiap musim hari besar keagamaan. Gas bersubsidi harus dijaga peruntukannya agar masyarakat kecil tetap terlindungi. Pemerintah daerah dan Pertamina sudah bertindak cepat, tapi saya menegaskan bahwa pengawasan di tingkat pengecer dan agen perlu diperkuat,” ujar Senator Mirah.

Pemprov NTB melalui koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga telah menyalurkan tambahan sebanyak 84.520 tabung elpiji 3 kg khusus untuk wilayah Pulau Lombok sejak 15 Juni lalu.

Langkah ini menjadi respon atas tekanan distribusi di lapangan akibat lonjakan permintaan yang mendadak dan tidak terprediksi.

“Penambahan kuota adalah tindakan darurat yang tepat, namun solusi jangka panjangnya tetap harus mencakup sistem distribusi yang transparan dan adil,” tegas Senator Mirah.

Ia juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan panic buying atau pembelian berlebih.

Gas melon 3 kg diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan pelaku UMKM skala kecil, bukan industri menengah ke atas yang seharusnya menggunakan elpiji nonsubsidi.

“Distribusi energi bersubsidi adalah bentuk keadilan sosial. Jangan sampai keadilan itu terciderai karena lemahnya pengawasan. Saya minta pemerintah daerah dan Pertamina memperketat pengawasan dan memperbarui sistem pendataan agar tidak ada kebocoran distribusi,” tambahnya.

Senator asal NTB ini juga meminta kepada Kementerian ESDM serta BPH Migas untuk menjadikan NTB, khususnya Lombok, sebagai prioritas dalam evaluasi distribusi energi bersubsidi nasional.

Ia menilai daerah kepulauan seperti NTB memiliki kerentanan logistik yang harus dijawab dengan sistem distribusi yang responsif terhadap geografi dan kepadatan penduduk.

“Pengawasan berbasis data dan kolaborasi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan masyarakat harus diperkuat agar distribusi gas subsidi tidak hanya menjadi urusan kuantitas, tetapi juga tepat sasaran,” tutup Mirah.***