Senator Mirah Soroti Penurunan Pendapatan Daerah Kabupaten Bima, Dorong Evaluasi Anggaran Pembangunan

Mirah Midadan Fahmid, menyoroti penurunan pendapatan daerah Kabupaten Bima dalam rancangan APBD

OPINI

MB

11/21/20264 min read

MMF - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, menyoroti penurunan pendapatan daerah Kabupaten Bima dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 yang mencapai 4,96 persen menjadi Rp2,045 triliun. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan, terutama di tengah berkurangnya transfer dari pemerintah pusat dan semakin terbatasnya ruang fiskal daerah.

Secara nominal, pendapatan daerah yang direncanakan pada 2027 berkurang sekitar Rp106,68 miliar dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp2,151 triliun. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi berkurangnya transfer pemerintah pusat sebesar 5,60 persen. Dalam struktur pendapatan 2027, transfer antarpemerintah masih menyumbang sekitar 88,3 persen dari total pendapatan daerah, sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai sekitar 11,2 persen.

Menurut Mirah, penurunan kapasitas pendapatan daerah harus menjadi perhatian bersama karena berimplikasi langsung terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Terlebih, dari total belanja daerah sebesar Rp2,044 triliun, alokasi belanja modal hanya mencapai Rp127,97 miliar, sementara belanja operasional mendominasi hingga Rp1,713 triliun.

“Penurunan pendapatan daerah tentu menjadi tantangan yang harus direspons dengan perencanaan anggaran yang lebih cermat. Pemerintah Kabupaten Bima perlu memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menghambat pelayanan dasar masyarakat maupun pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendesak daerah,” ujar Mirah.

Ia menilai komposisi pendapatan Kabupaten Bima yang masih didominasi transfer pemerintah pusat sebesar Rp1,806 triliun, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp228,78 miliar, menunjukkan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah. Ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat membuat ruang gerak pemerintah daerah relatif rentan terhadap perubahan kebijakan dan kemampuan keuangan pemerintah nasional.

Mirah mendorong pemerintah Kabupaten Bima untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal sebagai sumber peningkatan PAD. Sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, pariwisata, dan UMKM dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan melalui kebijakan yang terintegrasi dan berorientasi pada peningkatan produktivitas masyarakat.

“Bima memiliki potensi ekonomi yang besar. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dapat dikelola menjadi kekuatan ekonomi daerah. Optimalisasi PAD harus dilakukan melalui perluasan aktivitas ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi, serta pengelolaan aset daerah secara produktif, bukan dengan membebani masyarakat melalui pungutan yang tidak proporsional,” jelasnya.

Lebih lanjut, Mirah memberikan perhatian terhadap terbatasnya alokasi belanja modal yang hanya sekitar Rp127,97 miliar. Menurutnya, belanja pembangunan harus diarahkan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat, khususnya untuk perbaikan infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta sarana pendukung kegiatan ekonomi.

Ia juga mengingatkan agar dominasi belanja operasional dievaluasi secara berkala sehingga anggaran daerah dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap pembangunan. Efisiensi belanja birokrasi perlu menjadi bagian dari upaya menjaga ruang fiskal, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak aparatur.

Di sisi lain, kebutuhan pembangunan dan perlindungan masyarakat masih cukup besar. Data kemiskinan Kabupaten Bima pada 2025 menunjukkan bahwa 12,59 persen penduduk, atau sekitar 66.810 orang, masih berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya menjaga keberlanjutan program pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan dalam penyusunan prioritas anggaran daerah.

Terkait empat agenda prioritas pembangunan Kabupaten Bima pada 2027, yakni tata kelola pemerintahan, pembangunan manusia, percepatan infrastruktur wilayah, dan kemandirian ekonomi lokal, Mirah berharap seluruhnya diterjemahkan ke dalam program yang terukur serta memiliki indikator keberhasilan yang jelas.

“Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi masyarakat harus tetap menjadi perhatian utama. Setiap rupiah dalam APBD harus memiliki manfaat nyata. Jangan sampai keterbatasan anggaran membuat program prioritas hanya menjadi dokumen perencanaan tanpa hasil yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Sebagai anggota DPD RI dari NTB, Mirah juga mendorong adanya komunikasi dan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait kebijakan transfer ke daerah. Menurutnya, kebutuhan pembangunan Kabupaten Bima perlu terus diperjuangkan agar mendapatkan perhatian sesuai karakteristik, potensi, dan tantangan wilayahnya.

Ia berharap pemerintah Kabupaten Bima dapat memperkuat disiplin anggaran, meningkatkan kemandirian fiskal, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Ukuran keberhasilan APBD bukan sekadar besarnya anggaran, tetapi sejauh mana anggaran tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, membuka peluang ekonomi, dan mengurangi kesenjangan pembangunan,” tutup Mirah.

Rekomendasi Kebijakan
1. Menjaga alokasi belanja prioritas di tengah penurunan pendapatan daerah. Rancangan APBD Kabupaten Bima 2027 menunjukkan pendapatan daerah turun Rp106,68 miliar atau 4,96%, sedangkan belanja daerah berkurang Rp175,09 miliar atau 7,89% dibandingkan APBD 2026. Penurunan belanja yang lebih besar daripada pendapatan perlu diikuti evaluasi terhadap program yang dikurangi, ditunda, atau dipertahankan. Dengan tingkat kemiskinan sebesar 12,59% pada 2025, pemerintah daerah perlu memastikan penyesuaian anggaran tidak mengurangi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah.
2. Meningkatkan efektivitas belanja operasional tanpa mengganggu pelayanan publik. Dari total belanja daerah sebesar Rp2,044 triliun, sekitar Rp1,713 triliun atau 83,8% dialokasikan untuk belanja operasi. Di dalamnya, belanja pegawai mencapai Rp1,201 triliun, sementara belanja barang dan jasa sebesar Rp506,41 miliar. Evaluasi perlu memisahkan belanja yang langsung mendukung pelayanan masyarakat dari pengeluaran administratif yang masih dapat dihemat. Pemerintah daerah dapat memprioritaskan peninjauan belanja perjalanan dinas, rapat, pengadaan rutin, dan kegiatan yang memiliki keluaran serupa, tanpa mengurangi kebutuhan operasional sekolah, fasilitas kesehatan, dan layanan publik lainnya.
3. Memprioritaskan belanja modal berdasarkan kebutuhan infrastruktur dan manfaat ekonomi daerah. Belanja modal Kabupaten Bima pada RAPBD 2027 hanya mencapai Rp127,97 miliar atau sekitar 6,3% dari total belanja. Dari jumlah tersebut, Rp56,48 miliar dialokasikan untuk jalan, jaringan, dan irigasi, serta Rp51,98 miliar untuk gedung dan bangunan. Dengan anggaran yang terbatas, penentuan proyek perlu mempertimbangkan kondisi infrastruktur, jumlah masyarakat yang dilayani, serta kontribusinya terhadap kegiatan ekonomi. Perbaikan jalan penghubung sentra produksi pertanian dan pasar, misalnya, dapat dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan konektivitas dan biaya penanganannya, bukan hanya pemerataan nominal anggaran antarwilayah.
4. Memperkuat PAD melalui perbaikan pengelolaan penerimaan dan pengembangan ekonomi lokal. PAD Kabupaten Bima pada RAPBD 2027 direncanakan sebesar Rp228,78 miliar atau 11,2% dari pendapatan daerah, dengan kontribusi terbesar berasal dari retribusi daerah sebesar Rp167,96 miliar, sedangkan pajak daerah hanya Rp41,32 miliar. Komposisi tersebut menunjukkan pentingnya mengevaluasi sumber penerimaan yang sudah ada sebelum menetapkan pungutan baru. Pemerintah daerah dapat memperbaiki pendataan objek pajak dan retribusi, meningkatkan kepatuhan pembayaran, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah. Langkah ini perlu berjalan bersama penguatan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM agar peningkatan penerimaan daerah didukung pertumbuhan kegiatan ekonomi masyarakat.***