Senator Mirah Sebut Krisis Air Bersih di Lombok Barat Harus Menjadi Prioritas Penanganan

MMF - Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Barat, Mirah Midadan Fahmid, menyampaikan keprihatinan mendalam atas krisis air bersih yang melanda sedikitnya 49 dusun di Kabupaten Lombok Barat. Kondisi tersebut telah memaksa ribuan warga membeli air bersih, menumpang mandi dan mencuci di rumah tetangga, bahkan mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Menurut Senator Mirah, akses terhadap air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang harus dijamin oleh negara. Oleh karena itu, situasi yang dialami warga di sejumlah desa terdampak tidak boleh dipandang sebagai persoalan musiman semata, melainkan harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.

"Saya sangat prihatin melihat masyarakat yang harus membeli air minum, meminta air dari sumur bor milik warga lain, hingga menyewa fasilitas mandi dan mencuci hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi seperti ini tidak boleh terus berulang setiap musim kemarau. Negara harus hadir memberikan solusi yang lebih permanen, bukan hanya penanganan darurat," tegas Senator Mirah.

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat, sebanyak sekitar 17 ribu jiwa atau 5.793 kepala keluarga terdampak kekeringan yang kini telah meluas ke lima kecamatan, 11 desa, dan 49 dusun. Meskipun penyaluran lebih dari 500 ribu liter air bersih telah dilakukan melalui mobil tangki, kebutuhan masyarakat diperkirakan akan terus meningkat seiring menurunnya debit air di berbagai wilayah.

Senator Mirah mengapresiasi langkah cepat BPBD, pemerintah daerah, serta berbagai lembaga yang telah membantu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. Namun demikian, ia menilai bantuan tersebut masih bersifat sementara dan belum mampu menjawab akar persoalan yang terus berulang dari tahun ke tahun.

"Distribusi air bersih tentu sangat membantu masyarakat dalam kondisi darurat. Namun kita juga harus memikirkan solusi jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur sumber air yang berkelanjutan, seperti sumur bor, embung, jaringan distribusi air bersih, konservasi daerah resapan, hingga penguatan sistem pengelolaan sumber daya air di wilayah rawan kekeringan," ujarnya.

Senator Mirah juga meminta pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk memberikan perhatian khusus terhadap daerah-daerah yang mengalami kekeringan berulang di Nusa Tenggara Barat. Menurutnya, dukungan anggaran serta percepatan pembangunan infrastruktur air bersih perlu menjadi bagian dari strategi nasional dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata.

Selain itu, ia mendorong adanya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BPBD, PDAM, dunia usaha, serta berbagai organisasi kemanusiaan agar penyaluran bantuan air bersih dapat berlangsung lebih efektif dan menjangkau seluruh wilayah terdampak tanpa hambatan operasional.

"Kita tidak boleh membiarkan masyarakat terus menghadapi situasi ini sendirian. Air bukan sekadar kebutuhan, tetapi merupakan hak dasar setiap warga negara. Oleh sebab itu, seluruh pihak harus bergerak bersama agar masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan layak dan bermartabat," katanya.

Sebagai wakil daerah di DPD RI, Senator Mirah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat Lombok Barat dan memperjuangkan berbagai kebutuhan daerah, khususnya terkait penyediaan air bersih dan pembangunan infrastruktur dasar. Ia berharap langkah-langkah konkret dapat segera diwujudkan sehingga masyarakat tidak lagi dihantui krisis air setiap kali musim kemarau tiba.

"Harapan masyarakat sangat sederhana, yaitu memperoleh akses air bersih yang mudah, aman, dan berkelanjutan. Aspirasi ini akan terus saya bawa dan perjuangkan agar mendapat perhatian pemerintah, sehingga ke depan masyarakat Lombok Barat dapat hidup lebih tenang tanpa dibayangi persoalan kekeringan yang terus berulang," tutup Senator Mirah.***