Senator Mirah: Pembangunan Jalan Usaha Tani di Bunut Baok Harus Perkuat Produktivitas dan Kesejahteraan Petani

MMF - Senator DPD RI asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, menilai pembangunan jalan usaha tani melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, memiliki arti strategis bagi penguatan sektor pertanian dan perekonomian masyarakat pedesaan.

Pembangunan jalan usaha tani yang telah mencapai progres 70 persen tersebut diharapkan dapat diselesaikan sesuai target sebelum penutupan program TMMD. Menurut Mirah, infrastruktur pertanian merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang menentukan kelancaran aktivitas petani, mulai dari akses menuju lahan, pengangkutan sarana produksi, hingga distribusi hasil panen.

“Pembangunan jalan usaha tani bukan sekadar pembangunan infrastruktur fisik, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Akses yang semakin baik akan membantu petani menjalankan aktivitasnya dengan lebih mudah, efisien, dan terjangkau,” ujar Mirah.

Ia menjelaskan, selama ini keterbatasan akses jalan di sejumlah kawasan pertanian masih menjadi tantangan bagi petani. Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya operasional, menyulitkan mobilitas tenaga kerja, serta memperlambat proses pengangkutan hasil pertanian menuju pasar.

Dengan tersedianya jalan usaha tani yang memadai, berbagai hambatan tersebut diharapkan dapat dikurangi. Petani akan memiliki akses yang lebih mudah untuk membawa pupuk, benih, peralatan pertanian, maupun hasil panen. Pada akhirnya, efisiensi distribusi dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai ekonomi hasil pertanian.

Mirah juga mengapresiasi keterlibatan TNI melalui program TMMD dalam mendukung pembangunan wilayah pedesaan. Menurutnya, kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan bentuk sinergi pembangunan yang perlu terus diperkuat, terutama untuk menjangkau kebutuhan infrastruktur di tingkat desa.

“Pembangunan desa membutuhkan kerja bersama. Kehadiran TNI melalui TMMD memperlihatkan bahwa pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan kolaborasi berbagai unsur untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung,” katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penyelesaian pembangunan harus tetap memperhatikan kualitas konstruksi dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Infrastruktur yang dibangun harus memiliki daya tahan, aman digunakan, serta mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Ia juga mendorong pemerintah daerah agar memastikan adanya pemeliharaan jalan setelah program TMMD berakhir. Partisipasi kelompok tani dan masyarakat desa diperlukan agar fasilitas tersebut tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Lebih jauh, Mirah berharap pembangunan jalan usaha tani di Bunut Baok dapat menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi pedesaan. Infrastruktur yang memadai perlu diintegrasikan dengan penguatan produksi pertanian, akses pasar, pendampingan petani, serta pengembangan usaha berbasis potensi lokal.

“Jangan sampai pembangunan hanya berhenti pada selesainya pekerjaan fisik. Ukuran keberhasilannya adalah ketika jalan tersebut benar-benar digunakan, biaya distribusi semakin efisien, hasil pertanian lebih mudah dipasarkan, dan pendapatan masyarakat ikut meningkat,” tegasnya.

Ia berharap pembangunan jalan usaha tani di Bunut Baok dapat segera rampung dan menjadi fasilitas produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lombok Tengah, sekaligus memperkuat kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi NTB.***