Senator Mirah Dorong Persiapan PON XXII/2028 di NTB Disesuaikan dengan Kemampuan Fiskal Daerah

Senator Mirah Midadan Fahmid, menyoroti pentingnya perencanaan anggaran yang matang dan terukur dalam penyelenggaraan PON

OPINI

MB

11/14/20262 min read

MMF - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, menyoroti pentingnya perencanaan anggaran yang matang dan terukur dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 yang akan melibatkan NTB, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan DKI Jakarta. Menurutnya, kesiapan anggaran menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan PON berjalan optimal tanpa mengabaikan kemampuan keuangan daerah.

Mirah menilai kebijakan penyesuaian kontribusi anggaran pemerintah kabupaten/kota berdasarkan kapasitas fiskal masing-masing daerah perlu menjadi perhatian bersama. Hal ini penting agar penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap APBD, terlebih pemerintah daerah juga memiliki berbagai prioritas pembangunan yang harus tetap dipenuhi, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga pengentasan kemiskinan.

“PON merupakan agenda nasional yang membawa peluang besar bagi NTB, baik dalam pengembangan olahraga, peningkatan ekonomi daerah, maupun promosi pariwisata. Namun, seluruh persiapannya harus direncanakan secara realistis. Jangan sampai ambisi menyukseskan PON justru membebani keuangan daerah dan mengurangi ruang fiskal untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Mirah.

Ia juga memberikan perhatian terhadap alokasi sekitar Rp60 miliar yang telah dimasukkan Pemerintah Provinsi NTB dalam Rancangan APBD 2027 untuk mendukung persiapan PON. Anggaran tersebut direncanakan melalui belanja hibah dan belanja langsung pada organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk untuk mendukung KONI NTB dan kebutuhan renovasi venue pertandingan oleh instansi teknis terkait.

Menurut Mirah, pengalokasian anggaran secara bertahap pada 2027 dan 2028 perlu disertai dengan perencanaan kebutuhan yang terperinci, penentuan skala prioritas, serta mekanisme pengawasan yang transparan. Setiap penggunaan anggaran harus memiliki indikator capaian yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Anggaran yang disiapkan harus benar-benar berdasarkan kebutuhan dan tahapan pekerjaan. Kita perlu memastikan mana fasilitas yang membutuhkan renovasi, mana yang memerlukan pembangunan, serta bagaimana kesiapan sarana pendukung lainnya. Dengan perencanaan yang baik, penggunaan APBD bisa lebih efektif dan tidak terjadi pemborosan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Mirah mendorong pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat koordinasi dalam pembagian tanggung jawab pembiayaan PON XXII/2028. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat tetap diperlukan, mengingat PON merupakan agenda olahraga nasional yang manfaat dan tanggung jawab penyelenggaraannya tidak hanya berada di pundak pemerintah daerah.

Ia juga menekankan pentingnya melibatkan sektor swasta, dunia usaha, dan berbagai mitra strategis melalui skema kerja sama yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kolaborasi tersebut dapat menjadi alternatif untuk mendukung kebutuhan penyelenggaraan, sekaligus membuka peluang keterlibatan dunia usaha dalam pengembangan olahraga dan ekonomi daerah.

Di sisi lain, Mirah mengingatkan agar persiapan PON tidak hanya berorientasi pada suksesnya penyelenggaraan pertandingan, tetapi juga meninggalkan warisan pembangunan (legacy) bagi masyarakat NTB. Peningkatan kualitas venue olahraga, fasilitas publik, sumber daya manusia, serta pembinaan atlet daerah harus menjadi bagian dari perencanaan jangka panjang.


“Jangan sampai setelah PON selesai, fasilitas yang sudah dibangun tidak dimanfaatkan secara optimal. Kita ingin PON 2028 menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem olahraga NTB, melahirkan atlet berprestasi, menggerakkan UMKM, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya tarik pariwisata daerah,” tegasnya.

Mirah berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menjaga komitmen dan memperkuat sinergi sejak tahap persiapan. Dengan perencanaan anggaran yang terukur, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta pengawasan yang akuntabel, penyelenggaraan PON XXII/2028 diharapkan dapat berjalan sukses tanpa mengesampingkan keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat NTB.***