Senator Mirah Dorong Pengawasan Distribusi Beras SPHP yang Transparan dan Tepat Sasaran

MMF - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, mengapresiasi langkah Perum Bulog bersama Kepolisian Daerah (Polda) NTB dalam memperkuat pengawasan dan mengawal distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayah NTB. Sinergi lintas lembaga tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan beras, menjaga stabilitas harga, serta melindungi masyarakat dari praktik penyimpangan dalam distribusi bahan pangan pokok.

Menurut Mirah, pengawasan terhadap distribusi beras SPHP merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan memastikan kebijakan stabilisasi harga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program SPHP memiliki peran strategis, khususnya dalam membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga yang terjangkau di tengah dinamika kebutuhan dan kondisi pasar.

“Distribusi pangan, khususnya beras SPHP, harus benar-benar dikawal agar tepat sasaran. Jangan sampai program pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi. Karena itu, pengawasan yang melibatkan berbagai pihak menjadi sangat penting,” ujar Mirah.

Ia menegaskan bahwa pengawasan distribusi pangan tidak boleh hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga harus menyentuh pelaksanaan di lapangan. Mulai dari proses penyaluran, rantai distribusi, hingga penjualan kepada masyarakat perlu dipastikan berjalan sesuai ketentuan. Dengan demikian, potensi penimbunan, penyalahgunaan kewenangan, maupun praktik perdagangan yang merugikan konsumen dapat dicegah sejak dini.

Mirah juga menilai koordinasi antara Bulog dan Polda NTB merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi kepentingan masyarakat. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pangan tidak dapat ditangani oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, distributor, serta masyarakat.

“Ketahanan pangan bukan hanya persoalan ketersediaan stok, tetapi juga menyangkut bagaimana pangan tersebut dapat diakses masyarakat dengan harga yang wajar. Negara harus hadir memastikan distribusinya berjalan adil, transparan, dan tidak membuka ruang bagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Mirah mendorong agar pengawasan terpadu antara Bulog dan Polda NTB dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak hanya ketika ditemukan indikasi pelanggaran. Langkah pencegahan melalui pemantauan berkala, evaluasi distribusi, keterbukaan informasi, serta penguatan koordinasi antarlembaga perlu menjadi bagian dari sistem pengawasan pangan di NTB.

Ia juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawasi distribusi dan harga beras SPHP di lingkungan masing-masing. Partisipasi publik diperlukan sebagai salah satu bentuk kontrol sosial sekaligus membantu pemerintah memperoleh informasi apabila ditemukan indikasi penyimpangan di lapangan.

Sebagai representasi masyarakat NTB di tingkat nasional, Mirah berharap sinergi Bulog dan Polda NTB dapat terus diperkuat sehingga program stabilisasi pasokan dan harga pangan berjalan optimal. Ia menekankan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak semata-mata diukur dari besarnya alokasi dan jumlah beras yang disalurkan, tetapi juga dari ketepatan sasaran dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

“Yang paling penting adalah masyarakat mendapatkan akses terhadap beras berkualitas dengan harga terjangkau. Kita ingin memastikan setiap kebijakan pangan benar-benar memberikan manfaat, menjaga daya beli masyarakat, dan memperkuat ketahanan pangan daerah,” tutup Mirah.***