Senator Mirah Apresiasi Bantuan 83.985 Kg Benih Jagung untuk Lombok Utara, Dorong Penguatan Produktivitas Petani
Mirah Midadan Fahmid, mengapresiasi dukungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI yang menyalurkan bantuan benih jagung
OPINI
MB
11/25/20264 min read


MMF - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, mengapresiasi dukungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI yang menyalurkan bantuan benih jagung sebanyak 83.985 kilogram kepada kelompok tani di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Bantuan tersebut dinilai menjadi langkah konkret dalam mendukung produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan petani.
Berdasarkan informasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Lombok Utara, bantuan benih tersebut terdiri atas dua varietas, yakni BETRAS 10 sebanyak 39.120 kilogram dan JAB 07 sebanyak 44.865 kilogram. Penyalurannya mencakup 237 kelompok tani dengan total luas lahan mencapai 5.599 hektare yang tersebar di Kecamatan Bayan, Kayangan, Gangga, dan Tanjung.
Dengan luas lahan tersebut, jumlah bantuan setara dengan 15 kilogram benih per hektare. Varietas BETRAS 10 dialokasikan untuk 104 kelompok tani dengan luas 2.608 hektare, sedangkan JAB 07 diberikan kepada 133 kelompok tani dengan luas 2.991 hektare. Pembagian ini menjadi dasar untuk memastikan kesesuaian jumlah benih yang diterima dengan kebutuhan lahan masing-masing kelompok tani.
Menurut Mirah, bantuan benih tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah yang perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian masyarakat. Ia menilai sektor pertanian, khususnya komoditas jagung, memiliki peran penting dalam menopang perekonomian masyarakat NTB, mengingat banyak rumah tangga di wilayah tersebut menggantungkan penghidupannya pada aktivitas pertanian.
“Bantuan benih ini tentu patut diapresiasi. Namun, yang tidak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada petani yang membutuhkan dan digunakan sesuai peruntukannya. Kita ingin bantuan pemerintah tidak berhenti pada proses penyaluran, tetapi memberikan dampak nyata terhadap peningkatan hasil panen dan kesejahteraan petani,” ujar Mirah.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program bantuan pertanian tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan benih, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pendampingan, kesiapan lahan, ketersediaan pupuk, pengelolaan air, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman.
Kebutuhan peningkatan produktivitas juga terlihat dari perkembangan produksi jagung NTB. Berdasarkan angka tetap Badan Pusat Statistik, produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen pada 2025 mencapai 1,18 juta ton, turun 2,86 persen dibandingkan 2024. Sementara itu, luas panen hanya berkurang 0,39 persen menjadi 173,09 ribu hektare. Perkembangan tersebut menunjukkan pentingnya perhatian terhadap hasil produksi per hektare, selain perluasan lahan dan penyaluran sarana produksi.
Karena itu, Mirah mendorong pemerintah daerah melalui DKP3, penyuluh pertanian lapangan (PPL), dan seluruh petugas teknis untuk terus melakukan pendampingan kepada kelompok tani. Pendampingan diperlukan agar petani memahami karakteristik varietas benih yang diterima, teknik budidaya yang tepat, serta tahapan pemeliharaan tanaman hingga masa panen.
“Petani jangan dibiarkan berjalan sendiri setelah menerima bantuan. Penyuluh harus hadir mendampingi, mulai dari penanaman hingga panen. Pemerintah juga perlu memastikan kebutuhan pendukung lainnya tersedia agar potensi benih yang diberikan dapat menghasilkan produktivitas yang maksimal,” tambahnya.
Lebih lanjut, Senator Mirah mengingatkan pentingnya pengawasan dalam proses distribusi bantuan agar berjalan transparan, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan persoalan di tingkat kelompok tani. Data penerima, luas lahan, serta realisasi pemanfaatan bantuan perlu terdokumentasi dengan baik sebagai bahan evaluasi program pertanian ke depan.
Ia juga berharap bantuan tersebut dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat posisi Lombok Utara sebagai salah satu daerah penyangga produksi pangan di NTB. Peningkatan produksi jagung diharapkan turut membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, termasuk melalui pengembangan usaha pascapanen, pengolahan hasil pertanian, dan penguatan akses pasar.
“Jangan hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi pikirkan juga bagaimana hasil panen petani memiliki nilai jual yang baik. Akses pasar, kepastian penyerapan hasil panen, dan stabilitas harga harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Mirah berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, dan kelompok tani terus diperkuat agar berbagai program bantuan pertanian dapat berjalan berkelanjutan.
“Petani adalah salah satu pilar ketahanan pangan kita. Ketika petani diperkuat, produktivitas meningkat, dan hasil pertanian terserap dengan baik, maka ekonomi masyarakat daerah juga akan ikut tumbuh,” tutup Mirah.
Rekomendasi Kebijakan
1. Memastikan bantuan benih sesuai dengan luas lahan dan kebutuhan petani. Bantuan sebesar 83.985 kg untuk 5.599 hektare menghasilkan alokasi rata-rata 15 kg per hektare. Dengan cakupan 237 kelompok tani, pemerintah daerah perlu memastikan data penerima, luas lahan, dan jumlah benih yang diterima sesuai dengan kondisi di lapangan. Verifikasi juga perlu mencakup kesesuaian varietas dengan karakteristik lahan dan musim tanam, sehingga bantuan dapat digunakan secara optimal dan tidak hanya dinilai dari jumlah yang telah disalurkan.
2. Memperkuat pendampingan budidaya untuk meningkatkan produktivitas jagung. Produksi jagung NTB pada 2025 turun 2,86% menjadi 1,18 juta ton, sementara luas panen hanya turun 0,39%. Perbedaan ini menunjukkan adanya penurunan produktivitas rata-rata di tingkat provinsi. Untuk bantuan di Lombok Utara, penyuluh pertanian perlu mendampingi penerapan teknik penanaman, pemupukan, pengelolaan air, serta pengendalian hama sesuai karakteristik kedua varietas. Hasil panen per hektare perlu dicatat agar pemerintah dapat mengevaluasi manfaat bantuan secara lebih terukur.
3. Menyesuaikan dukungan sarana produksi dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Dari total 5.599 hektare lahan penerima, 4.091 hektare atau sekitar 73,1% berada di Kecamatan Bayan, sedangkan sisanya tersebar di Kayangan, Gangga, dan Tanjung. Konsentrasi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penempatan penyuluh, pemantauan pertumbuhan tanaman, dan penyediaan sarana pendukung. Pemerintah daerah juga perlu mengidentifikasi kendala spesifik setiap wilayah, terutama ketersediaan air dan pupuk, agar bantuan benih tidak terhambat oleh keterbatasan sarana produksi lainnya.
4. Memperkuat penanganan pascapanen dan akses pasar untuk menjaga pendapatan petani. Bantuan benih mencakup 5.599 hektare lahan, sehingga peningkatan hasil panen berpotensi menambah volume jagung yang perlu dikeringkan, disimpan, dan dipasarkan. Pemerintah daerah perlu memetakan ketersediaan fasilitas pengeringan, gudang, akses transportasi, serta pembeli di wilayah sentra produksi. Pemantauan harga dan kadar air jagung saat penjualan juga penting karena keduanya memengaruhi nilai jual yang diterima petani. Dengan demikian, evaluasi bantuan tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi turut melihat pendapatan yang diperoleh petani setelah panen.***
